Text

Hukum Pers Dalam Ketatanegaraan Indonesia

---

Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,” merupakan jaminan Konstitusi atas kemerdekaan pers di Indonesia yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Tanpa pengaturan undang-undang akan sulit bagi pers untuk menjalankan peran dan fungsinya secara bebas dan independen. Bahkan, pers dapat dijadikan ‘alat’ oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah ketentuan normatif di bidang pers yang lahir dalam system pemerintahan demokratis. Undang-undang ini telah menempatkan pers sebagai pilar penting dalam system demokrasi yang semangat kebebasannya tidak ditemukan pada sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum UUD 1945 diamandemen.

---

Ketersediaan

B00766

323.4 SYA h

Kampus Cemani

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

323.4 SYA h

Penerbit

Yogyakarta : Suluh Media., 2018

Deskripsi Fisik

Xxvi; 264; 25

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-8610-53-7

Klasifikasi

323.4 SYA h

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM
Hk
HUKUM PERS

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar